PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI

PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA

SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI

Disusun oleh:

Syaepudin

(09/281764/HK/18037)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

            Indonesia adalah negara agraris, tanah merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat agraris. Karena NKRI sebagian besar rakyatnya menggantungkan kehidupannya pada tanah, dalam hal ini berada pada bidang pertanian. Masalah tanah, terutama penguasaan tanah meupakan masalah klasik yang terjadi dalam masyarakat agraris. Dalam permasalahan tersebut salah satu pemecahannya adalah Landreform. Landreform dianggap mampu memecahkan masalah agraria yang ada.

            Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “land” dan “reform”. Land artinya tanah, sedang reform artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. Sedangkan landreform dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep reform agraria (agraria reform). Semenjak era reformasi, telah terjadi perkembangan yang menggembirakan, dimana telah cukup banyak pihak yang membicarakan dan peduli dengan permasalahan ini, meskipun masih terbatas pada tingkat wacana. Namun demikian, sampai sekarang belum berhasil disepakati bagaimana landreform dan agraria reform(pembaruan agraria) tersebut sebaiknya untuk kondisi di Indonesia.

            Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatan pendapatan serta kesejahteraan untuk rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran  sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bedasarkan Pancasila.

            Dalam pengertian lain landreform berarti program untuk melakukan tindakan yang saling berhubungan satu sama lain, yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang dibidang sosial, ekonomi yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sturktur pertanian.

            Banyaknya penghalang-penghalang sosial dibidang pertanahan yang seringkali merugikan masyarakat, mendorong perlunya dilakukan pembaruan agraria di negeri ini. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah agraria di Indonesia sudah mulai meninggalkan makna dari diundangkannya UUPA. Sebagaimana negara diwajibkan untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin pengguanaanya, sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

            Namun, dalam kenyataannya tujuan tersebut juga dilupakan, banyak masyarakat kita khususnya petani, tidak merasakan kemakmuran di bumi Indonesia. Masih banyak petani yang menggarap tanah yang bukan miliknya sendiri. Sangat miris melihat pada dasarnya bumi Indonesia merupakan Negara agraris yang mempunyai lahan yang luas, subur dan seharusya diperuntukkan, diolah dan digarap oleh para petani Indonesia.

            Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia  sebagaimana halnya ketimpangan ekonomi/tingkat pendapatan penduduknya adalah sangat tajam dan ironis. Disatu sisi banyak orang kaya yang memiliki tanah secara absentee dan menjadikan sebagai asset atau investasi, tetapi di sisi lain lebih banyak petani banyak petani yang hanya mempunyai sebidang tanah yang tidak cukup menghidupi keluarganya atau bahkan tidak mempunyai satu meter pun tanah digarapnya.

            Dengan tujuan pemerataan dan untuk mencapai keadilan dalam perolehan pemanfaatan tanah maka program landreform yang telah lama dipeti-eskan (hanya menjadi program/kebijakan tekhnis saja) haruslah digiatkan kembali. Guna mengetahui perkembangan dari landreform ini akan membahas aspek historis yaitu pelaksanaan landreform sebelum dan sesudah reformasi

B.   Rumusan Masalah

1.      Apa yang menjadi prinsip dan landasan Landreform di Indonesia ?

2.      Apa yang menjadi tujuan Landreform di Indonesia ?

3.      Bagaimana Pelaksanaan Landreform di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi ?

C.               Tujuan

            Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk membahas landasan serta tujuan dari Landreform dan juga membahas bagaimana pelaksanaan landreform sebelum dan setelah reformasi.

D.               Manfaat

1. Untuk mengetahui landasan dan tujuan adanya Landreform di Indonesia

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Landreform di Indonesia sebelum dan setelah   reformasi

BAB II

LANDREFORM

A.   Pengertian

            Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “land” dan “reform”. Land artinya tanah, sedang reform artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. Sedangkan landreform dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep reform agraria (agraria reform).

            Budi Harsono menyatakan bahwa landreform meliputi perompakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaaan tanah. Ini berarti bahwa nampaknya selama belum dilaksanakannya landreform keadaan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya.

            Menurut King menunjukan bahwa pada umumnya perbedaan pengertian dan definisi menyoroti 2 pengertian secara umum (King 1977):

a)                  Landreform is a inveriably a more t, publiciy controlled change in the existing character     of land ownership

b)                  It normally attempt a diffusion of wealth and produstive capacity

            Bila dilihat dari arti diatas, pada dasarnya landreform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Di Indonesia terdapat perbedaan antara agraria reform dan landreform. A agrarian reform diartikan sebagai  landreform dalam arti luas yang meliputi 5 program:

1)                  Pembaharuan Hukum Agraria;

2)                  Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah;

3)                  Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;

4)                  Perombakam mengenal pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan            hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;

5)                  Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan kekayaan alam yang     terkandung didalmnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan    kemampuannya (Harsono 1973; 2-3).

B.   Prinsip dan Landasan Landreform

            Di Indonesia prinsip dan landasan landreform beralasan Prinsip Hak Menguasai dari Negara. Landasan ideal landreform di Indonesia adalah pancasila karena pancasila merupakan ideologi, cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia.

            Landasan Konstitusional yang merupakan hukum dasar bangsa Indonesia dalam menjamin dan memberi hak-hak rakyatnya dalam hal ini mengenai agrarian yaitu yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

            Landasan Operasional pelaksanaan landreform di Indonesia yaitu ;

1.      Pasal 7

            “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan   penguasaan      tanah   yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

2.      Pasal 10 ayat (1)

            “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya             diwajibkan mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-           cara pemerasan”.

            Ayat (2) “ Pelaksanaan daripadda ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih        lanjut dengan peraturan perundangan.

3.      Pasal 17 ayat (1)

            “Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan dalam pasal 2 (3) diatur luas maksimum dan luas minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu    hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarag atau badan hukum”.

            Ayat (2) “ penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan             dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat”.

            Ayat (3) “ tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum yang termaksud   dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya     dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah”.

            Ayat (4) “ tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat 1 yang akan ditetapkan       dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur.

            Dengan landreform diatur siapa-siapa yang berhak mempunyai hak milik, pembatasan luas minimal dan maksimal luas tanah, pencegahan tanah menjadi terlantar dan tanda bukti pemelikan atas tanah ( Fauzi 1999). Jika diperinci, landasan  landreform antara lain:

        i.            Adalah hak negara untuk menguasai seluruh kekayaan alam Indonesia yang bersumber dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hak menguasai dari negara bukan hak pemilikan dari negara (kolonial) seperti asas domain, tetapi sama dengan hak ulayat dalam hukum adat. Negara diberi wewenang untuk mengatur antara lain kekayaan itu mensejahterakan rakyat, antara lain dengan mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa(pasal 2 UUPA).

      ii.            Memberikan kewenangan pada negara untuk mengeluarkan tanda bukti pemilikan tanah. Pemegang hak atas tanah hanya warga WNI tanpa membedakan jenis kelamin, sedangkan WNA tidak diberi hak demikian (prinsip nasionalitas pasal 9 jo 21 ayat 1 UUPA). Pasal tersebut membatasi kewenangan warga negara asing untuk menguasai tanah Indonesia. Hal ini untuk mencegah beralihnya keuntungan SDA Indonesia.

    iii.            Luas tanah dengan status hak milik dibatasi luasnya, luas minimal maupun maksimal pemilikan tanah dibatasi agar tidak tumbuh lagi tuan tanah yang menghisap tenaga kerja petani melalui sistem persewaan tanah atau gadai tanah (pasal 7 jo pasal 17 UUPA). Pengaturan ini ditujukan agar keluarga petani tidak hidup dari luas tanah yang kecil. Pemilikan tanah yang terlalu kecil, tidak hanya berakibat kecilnya pendapatan pemilikannya, juga secara nasional merugikan karena rendahnya produktivitas (pasal 13 jo pasal 17 UUPA).

    iv.            Pemilik hak atas tanah haruslah menggarap sendiri tanahnya secara aktif (pasal 10 UUPA) sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat banyak. UUPA melarang pemilik tanah pertanian yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya karena akan menimbulkan tanah terlantar (tanah guntai/absentee) atau meluasnya hubungan buruh tani dan pemilik tanah yang mempunyai kecenderungan yang memeras pasal 10 ayat(1) jo pasal 11 ayat(1)).

      v.            Panitia landreform akan mendaftar mereka yang mendapatkan pemilikan tanah, untuk selanjutnya mereka akan diberikan suatu tanda bukti pemilikan hak atas tanah. Alat bukti pemilikan itu, maka menjamin kepastian hukum atas tanah.

C.   Tujuan Landreform

            Di Indonesia pelaksanaan landreform berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanahan. Kemudian dikatakan bahwa Landreform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani.

            Secara umum tujuan Landreform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani. Secara terperinci tujuan landreform di Indonesia adalah :

1.      Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial.

2.      Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.

3.      Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial.

4.      Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalime atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah.

5.      Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya.

           

BAB III

PELAKSANAAN LANDREFORM

      I.            Pelaksanaan Landreform

            Departemen penerangan RI dan Pertanahan  di Era Pembangunan Nasional (1982:43) menegaskan bahwa dilihat dari berbagai aspek, pelaksanaan landreform di Indonesia meliputi:

1.      Tujuan sosial ekonomi :

            Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta    memberi fungsi sosial politik

            Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi      penghasilan dan taraf hidup rakyat

2.      Tujuan sosial politik :

            Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan yang luas

            Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa     tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula

3.      Tujuan mental psikologi :

            Meningkatkan kegairahan bekerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan     kepastian hak mengenai kepemilikan tanah.

            Memiliki hubungan kerja antara kepemilikan tanah dengan penggarapannya.

            Landreform di Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu 1961 sampai 1965, namun kurang berhasil (Rajagukguk,1995). Landasan hukum pelaksanaan landreform di Indonesia adalah UUPA No. 5 Tahun 1960, yaitu pasal 7 dan 17 untuk sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimum, pasal 10 tentang larangan tanah absentee, dan pasal 53 yang mengatur hak-hak sementara atas tanah pertanian. Produk hukum yang secara lebih tajam lagi dalam konteks ini adalah UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta PP No. 224/ 1961 dan PP No. 41/1964 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Saat program landreform tersebut diluncurkan, kondisi politik Indonesia sedang sangat labil.

 Adapun pelaksanaan landreform di Indonesia sebelum dan setelah reformasi adalah sebagai berikut :

A.    Pelaksanaan Landreform Sebelum Reformasi

            Pelaksanaan landreform  sebelum reformasi itu diterapkan dalam 2 masa, yaitu pada  masa orde lama (Orla) dan orde baru (Orba).

a.      Orde Lama (Orla)

            Masa Orde Lama ditandai dengan kelahiran UUPA No. 5 Tahun 1960. Pelaksanaan landerform di Jawa telah dimulai sejak awal kemerdekaan.Secara hitoris, Orde Lama telah menempatkan  landreform sebagai kebijakan revolusioner dalam pembangunan semestanya. Syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian adalah pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan landreform  menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, sejalan dengan meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industry dasar dan industry berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. Meskipun demikian, kegiatan landreform yang ideal pernah berjalan setelah kelahiran UUPA No.5 Tahun 1960, namun kemudian gagal karena ditunggangi oelh muatan politik.

            TAP MPRS RI Nomor II/1960 dan Manifesto Politik menyebutkan tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu:

·         Anti penghisapan atas manusia oleh mannusia (la exploitation de la per la home)

·         Kemandirian ekonomi

·         Anti kolonialisme, imperialism, feodalisme dan kapitalisme dengan landreform sebagai agenda pokoknya.

            Demikian juga dari jumlah Peraturan Perundang-Undangan bidang Hukum Pertanahan Periode 1960-1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ditertibkan pada masa ini adalah tentang landreform dan pengurusan hak atas tanah.

            Pelaksanaan program landreform pada masa orde lama adalah sebagai berikut:

Ø  Pelaksanaan program pendaftaran tanah bedasarkan PP No. 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi  kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah

Ø  Penentuan tanah berlebih (melebihi batas maksimum pemilikan) yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah.

Ø  Pelaksanaan program Bagi Hasil untuk pertanian bedasarkan UU No. 2 Tahun 1960 serata program Bagi Hasil pada usaha perikanan laut bedasarkan pada UU 16 Tahun 1964

Ø  Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, serta perangkat peraturan lainnya.

            Tetapi program pelaksanaan landreform tersebut mengalami stagnasi, tersendat-sendat dan tidak tuntas. Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan dan dukungan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah, dan tidak tersedianya data dan informasi, serta lain sebagainya.

            Menurut Sadjarwo bahwa kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah dan kurangnya dukungan baik itu dari rakyat, organisasi petani/politik, tokoh-tokoh dan panitia landreform sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi sepihak, baik dari petani yang lapar tanah ataupun tuan tanah. Aksi ini menyebabkan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan landreform.

            Dapat dikatakan bahwa program landreform sebagai awalan pelaksanaan tujuan tersebut, pada penerapannya mengalami kegagalan. Hal itu karena :

1.      Kelambanan praktek-praktek pemerintah dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara

2.      Tuntutan organisai dan massa petani yang ingin meredistribusikan tanah secar segera sehingga kemudian timbul aksi sepihak

3.      Unsur-unsur anti landreform yang melakukan berbagai mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak dari dan untuk menggagalkan landreform

4.      Terlibatnya unsure kekerasan antara kedua pihak yang pro dan kontra landreform. Konflik ini bahkan memuncak dan menimbulkan konflik yang besar dalam konflik elite politik yang berujung pada peristiwa G-30S/PKI dan jatuhnya rezim Orde Lama

            Menurut Utrecht hasil dari pelaksanaan landreform pada masa Orde Lama adalah diredistribusikan sekitar  450.000 hektar, yaitu sejak program ini dicanangkan pertama kalinya hingga akhir tahun 1964. Perinciannya adalah tahap I sejumlah 296.566 hektar dan tahap II sejumlah 152.502 hektar karena tahap II ini belum selesai. Pembagian ini terutama baru dilaksanakan di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah eklebihan yang telah ditentukan adalah 337.445 hektar.

b.      Orde Baru (Orba)

            Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru mengantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Pada masa Orde Baru, landreform sudah dilaksanakan namun kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah lebih fokus pada sektor non pertanian, antara lain mengupakan pengelolaan lahan seluas-luasnya bagi pemgusaha pemilik modal. Yang bertujuan untuk, mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakstabilan politik dan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan landreform digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan secara politis dalam penguasaan lahan.

            Pada Orde Baru ini pemerintah lebih memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, dan memulai kebijakan pembangunan ekonominya dengan mengeluarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan SDA.

            Bahkan sepanjang pemerintahan Orde Baru selama tiga dasawarsa, dapat dikatakan landreform tidak dilaksanakan sama sekali dan kebijakannya juga mengambang dan kabur. Sikap ini dapat dimaknai sebagai sebuah sikap untuk mengambil keuntungan secara politis dalam perebutan penguasaan laha ketika berhadapan dengan petani dan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah semakin diperkuat, namun aspek landreform secara umum masih menjadi kewenangan pusat. Lebih ironisnya, pemerintah lokal yang lebih berpihak kepada investor swasta, cenderung menjadi makelar untuk penyediaan tanah bagi mereka. Kebijakan landreform jelas bukan merupakan ide yang menguntungkan untuk meraih investor, retribusi, dan pendapatan daerah.

             Namun demikian, pemerintah Orde Baru yang berkuasa pada masa berikutnya mengklaim bahwa landreform tetap dilaksanakan meskipun secara terbatas. Selama era pemerintah Orde Baru, untuk menghindari kerawanan sosial politik yang besar, maka landreform diimplementasikan dengan bentuk yang sangat berbeda.

            Konsepsi hukum agrarian Orde Lama yang cenderung populis sebagaimana dalam UUPA, diganti dengan konsepsi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Karena landreform yang merupakan salah satu kebijakan Orde Lama yang populis, dianggap sebagai produk PKI sehingga dihentikan secara total. Bahkan perebutan kembali tanah-tanah yang semula ditentukan sebagai tanah kelebihan dan karenanya menjadi objek redistribusi tanah dilakukan oleh sejumlah tuan tanah. Landreform yang menjadi program pokok Orde Lama dalam pemerataan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi terabaikan.

            Pelaksanaan landreform pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut :

v  Adanya usaha privatisasi tanah tetap diusahakan pemerintah Orde Baru melalui program sertifikasi tanah

v  Mengadakan program transmigrasi

v  Program pengembangan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang  berskala besar dengan tanah-tanah yang luas

v  Pemusatan penguasaan atas tanah dan pembangunan ekonomi

v  Adanya peningkatan produksi pertanian sehingga tercapai swasembada pangan (melalui Revolusi Hijau)

v  Adanya program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk mempercepat program registrasi tanah

            Sebagai negara berkembang, sebagian modal pembangunan Indonesia berasal dari pinjaman dari lembaga asing. Lembaga donor tersebut berkuasa untuk mengontrol penggunaan pinjaman tersebut. Keterbatasan anggaran merupakan satu alasan pokok mengapa pemerintahan Orde Baru tidak memilih program landreform yang biayanya besar dan hasilnya belum tampak dalam jangka pendek. Sebaliknya, karena tekanan ekonomi kapitalis, maka tanah dijadikan komoditas untuk menarik investor asing menanamkan modalnya.

            Selain itu, rezim ini mengganti PP No. 10 Tahun 1961 menjadi PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dinilai banyak pihak merupakan agenda Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Orde Lama yang bertujuan untuk kepentingan  penataan penguasaan tanah melalui landreform, produk hukum Orde Baru tentang pendaftaran tanah ini untuk kepastian hukum dari pemilikan hak atas tanah melalui sertifikat.

            Perbedaan lainnya adalah jika didalam UUPA dan PP No.10 Tahun 1961 lebih mendasarkan pada pendaftran tanah dengan stelsel negatif, yaitu apa saja yang terdaftar tidak secara otomatis dan mutlak menjamin kebenaran akan pemilikan tanah. Sebaliknya dalam stelsel positif, apa-apa yang terdaftar merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Namun dalam prakteknya pelaksanaannya kurang berhasil. Hal itu disebabkan oleh:

ü  Kondisi politik saat Orde Baru kurang stabil

ü  Pembangunan pertanian Revolusi Hijau tanpa landreform, tanpa disadari telah meminggirkan petani kecil

ü  Adanya penegasan stratifikasi

ü  Adanya penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan kegiatan komersial lainnya.

            Revolusi hijau yang mengabaikan persoalan agraria, memberikan dampak buruk kepada masyarakat, karena struktur penguasaan terhadap tanah adalah basis kesejahteraan suatu masyarakat. Jika strukturnya timpang dan tidak adil, maka segala upaya yang dijalnkan pada sisi non-landreform  tidak akan mampu memperbaiki keadaan ini.

C.    Pelaksanaan Landreform Setelah Reformasi - sekarang

            Masa Reformasi, yakni di jaman Presiden Abdurahman Wahid. Akibat pernyataannya bahwa 40 persen dari tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat, maka berbondong-bondongnya rakyat menduduki tanah-tanah yang dibiarkan terbengkalai oelh pemiliknya. Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menggema dan kemudian melahirkan salah satu produk hukum yang penting dalam konteks Reform Agraria, adalah keluarnya Tap MPR No IX/MPR/2001.

            Beberapa peraturan perundang-undangan  tentang pengelolaan SDA (agraria) dikeluarkan sejak dilakukan reformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi peraturan-peraturan sebelumnya. Landrefrm kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu disebutkan dalam pasal 5 Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu kebijakan pelaksanaan pembaruan agrarian adalah :

§  Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat

§  Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui investarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.

            Dan dalam Pasal 6 Tap MPR RI No. IX/MPR/2001, juga disebutkan  beberapa hal yang menjadi agenda pelaksanaan pembaruan agraria adalah :

Ø  Melakukan pengkaijian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan

Ø  Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform)

Ø  Menyelenggarakan kembali pendataan pertanahan

Ø  Menyelesaikan konflik-konflik

Ø  Memperkuat kelembagaan, dan

Ø  Mengupayakan pembiayaan

            Bersaman dengan pelaksanaan program tersebut,terjadi  juga perubahan penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berlakunya otonomi daerah. Permasalahan agrarian termasuk kedalam salah satu kebijakan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan otonomisasi daerah saat ini, sesungguhnya ada peluang untuk melakukan reform agraria secara “lokal”. Dan semenjak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, perdebatan yang ramai baru sebatas pemasalahan tarik ulur administrasi pertanahan. Landreform  belim menjadi perhatian yang serius oleh instansi-instansi pemerintah, meskipun LSM dan berbagai organisasi petani telah beberapa kali melakukan demonstrasi menuntut dilaksanakannya reform agraria.

            Selanjutnya pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaa landreform dititik beratkan pada  mengagendakan redistribusi tanah kembali. Bedasarkan catatan Kompas, pembagian 8,15 juta hektar lahan ini akan dilakukan pemerintah tahun 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar lahan akan dibagikan pada masyarakat miskin, sisanya 2,15 juta hektar diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Tanah yang di bagian ini tersebar di Indonesia, dengan prioritas di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Tanah tersebut berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, tanah milik Negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja. Selain mengagendakan redistribusi tanah, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga dilaksanakan program sebagai berikut :

v  Memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah

v  Mengurangi pengangguran dan kemiskinan

v  Dan mengurangi konflik sengketa tanah

            Semenjak era Reformasi sampai sekarang, telah terjadi perkembangan yang menggembirakan, di mana telah cukup banyak pihak yang membicarakan dan peduli dalam permasalahan landreform, meskipun masih terbatas pada tingkat wacana saja. Namun demikian, sampai sekarang belum disepakati bagaimana landreform dan agrarian reform (pembaruan agrarian) tersebut sebaiknya untuk kondisi di Indonesia. Beberapa pihak menginginkan pembaruan agrarian secara revolusioner (serentak dan menyeluruh), namun pihak lai menginginkan pola yang lebih lunak secara gradua. Selain perihal pilihan tersebut masih banyak pertanyaan yang menggantung yang harus dijawab dalam konteks ini, misalnya pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

            Sementara, soal hak kepemilikan tanah yang mencerminkan makna tanah sebagai symbol kesatuan bangsa dan negara tidak dapat didelegasikan ataupun diserahkan menjadi urusan daerah. Artinya, landreform  berupa penataan ulang pemilikan dan penguasaan, biarlah tetap menjadi wewenang pusat, namun aspek-aspek lan tenure dapat diperankan oleh daerah mulai sekarang. Terdapat empat masalah pokok agrarian di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001, yaitu: pemilikan tanah yang sempit dan timpang, konflik pertanahan, inkosistensi hukum, serta kerusakan SDA. Seluruhnya mestilah menjadi agenda yang pokok untuk diselesaikan sebelum sampai kepada perumusan konsep landreform yang ideal yaitu “ land to tillers”.

   II.            Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia

            Program landreform pernah dicoba dan diimplementasikan di Indonesia pada era tahun 1960-an, meskipun hanya mencakup luasan tanah dan petani penerima dalam jumlah yang sangata terbatas. Kemudian, sepanjang pemerintahan Orde Baru, landreform tidak pernah lagi diprogramkan secara terbuka, namun diganti dengan program pensertifikatan, transmigrasi, dan pengembanga Perkebunan Inti Rakyat, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Sepanjang pemerintahan dalam era Reformasi sampai sekarang, telah tercapai beberapa perbaikan dalam hukum dan perundang-undangan keagrariaan, namun tetap belum dijumpai program nyata tentang landreform.

            Secara teoritis, ada empat factor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu:

a.       Kesadaran dan kemauan dari elit politik

b.      Organisasi petani dan masyarakat yang kuat

c.       Ketersediaan data yang lengkap dan juga akurat

d.      Dukungan anggaran yang memadai

            Saat ini, kondisi keempat factor tersebut masih dalam kondisi lemah, sehingga dapat dikatakan implementasi landreform secara serentak dan menyeluruh di Indonesia masih sulit diwujudkan.

           

           

BAB IV

PENUTUP

A.   Kesimpulan

            Dari uraian aspek pelaksanaan landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan landreform dipengaruhi oleh hukum agrarian pada masing-masing rezim. Landreform sebagai inti reforma agraria masih membutuhkan perhatian yang serius. Penegakan dan penguatan hak petani terhadap penguasaan lahan merupakan hasil dari produk hukum dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Dari sisi hukum, dukungan tersebut cukup, meskipun beberapa produk hukum bersifat negatif. Namun dari sisi tindakan nyata pemerintah sampai saat ini tidak terlalu menggembirakan. Semenjak digulirkan di awal tahun 1950-an sampai saat ini, landreform dan pemberian lahan kepada petani tidak pernah berhasil dilaksanakan secara cukup.

            Prinsip pokok yang harus menjadi landasan dalam pemanfaatan tanah adalah prioritas penggunaan, yaitu: pertama untuk kepentingan umum, kedua negara, dan ketiga baru untuk masyarakat. Namun semasa Orde Baru, makna “kepentingan umum” sering dibiaskan dan dijadikan tameng untuk mengakuisisi sebidang tanah, baik itu milik negara maupun pribadi. Dalam kejadian ini, petani tidak menjadi prioritas.

B.   Saran

            Tetapi satu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah bahwa seharusnya landreform bertujuan untuk merombak penguasaan dan pemilikan tanah sehingga berpihak pada petani terutama petani kecil. Bukan suatu program yang digunakan suatu rezim untuk kepentingan politis semata, atau kepentingan ekonomis semata.

DAFTAR PUSTAKA

      I.            Buku

·         Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.

·         Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Pengertian, Isi, dan Pelaksanaan, edisi revisi, Djambatan, Jakarta;

·         Mustafa, Bachsan. 1984. Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya Offset, Bandung

·         Parlindungan, AP., 1986, Aneka Hukum Agraria, Alumni, Bandung

·         Parlindungan, AP., 1991, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung

·         Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

·         Peraturan Pemerintah (PP) No 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Tanah

·         Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 tentang Redistribusi Tanah

·         Rajagukguk, Eman. 1995. Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup. Chandra Pratama, Jakarta. 220 hal;

   II.            Peraturan

·         Tap MPR No. IX Tahun 2001

·         Tap MPRS RI No. II/1960

·         Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah pertanian

·         Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

·         Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir

·         Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

·         Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil untuk Pertanian

·         Undang-Undang No. 21 tahun 1964 Pengadilan Landreform

·         Undang-Undang 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Usaha Perikanan Laut

·         Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi

III.            Artikel

·         http://www.syarikat.org/article/reformasi-agraria-indonesia diakses 28 Mei 2012

·         http://www.berdikarionline.com/opini/20111231/hakekat-reformasi-agraria.html diakses 28 Mei 2012

·         http://notarisarief.wordpress.com/2011/04/28/program-landreform-pada-massa-orde-lama/ diakses 28 Mei 2012

·         http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Handout-Politik-Agraria-3-Reformasi-Agraria-Era-Globalisasi.pdf  diakses 29 Mei 2012

·         http://maferdyyuliussh.wordpress.com/reformasi-agraria/  diakses 29 Mei 2012